JAKARTA, KOMPAS.com – Kedatangan vaksin Covid-19 asal China menambah optimisme pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa syukurnya karena 1,2 juta dosis vaksin buatan perusahaan biofarmasi Sinovac itu sudah diterima pemerintah.
Saat memberikan sambutan soal kedatangan vaksin melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu, Jokowi tampak semringah.
“Alhamdulillah, vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah Covid-19,” ucap Jokowi.
Jokowi menyebut, vaksin yang datang pada Minggu itu merupakan vaksin siap suntik.
Selain itu, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik yang akan tiba pada Januari 2021.
Kemudian, pada Januari 2021, akan tiba 45 juta dosis bahan baku curah untuk pembuatan vaksin Covid-19.
Sebanyak 45 juta dosis itu akan tiba dalam dua gelombang. Gelombang pertama sebanyak 15 juta dosis dan gelombang kedua sebanyak 30 juta
Namun, Jokowi mengingatkan, vaksin dari Sinovac tersebut tak bisa langsung didistribusikan kepada masyarakat.
Sebab, vaksin tersebut harus diperiksa keamanannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Jika nanti dinyatakan aman, BPOM akan mengeluarkan izin edar darurat dan barulah vaksin tersebut siap disuntikkan ke masyarakat.
Jokowi mengatakan, butuh waktu sekitar tiga hingga empat pekan bagi BPOM untuk mengkaji dan mengeluarkan izin edar darurat vaksin tersebut.
“Seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai,” tutur Jokowi.
Vaksin dari inaktivasi virus
Setelah kedatangan vaksin tersebut, para menteri Kabinet Indonesia maju memberikan keterangan pers pada Senin (7/12/2020).
Salah satu yang memberi keterangan yakni Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Menurut Terawan, bahan baku vaksin Covid-19 yang baru datang salah satunya adalah virus SARS-CoV-2 yang telah di-inaktivasi.
Virus SARS-CoV-2 adalah severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 yang merupakan penyebab penyakit Covid-19.
” Vaksin Covid-19 yang tiba pada Minggu sebanyak 1,2 juta dosis yang merupakan bagian dari pengadaan tahap pertama sebanyak tiga juta dosis jenis SARS-CoV-2 yang inaktivasi,” ujar Terawan dalam tayangan konferensi pers secara virtual pada Senin.
Meski demikian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut, datangnya vaksin Covid-19 di Tanah Air perlu disambut positif.
Masyarakat diminta untuk meyakini bahwa vaksin mampu mendorong Indonesia melewati masa pandemi.
“Kedatangan vaksin Covid-19 yang pertama ini adalah momentum awal yang perlu kita sambut dengan energi positif serta semangat yang optimistis,” kata Johnny.
Kendati demikian, kata Johnny, memutus rantai penyebaran virus corona tak cukup dengan vaksin saja.
Proses vaksinasi dapat berjalan baik jika masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan.
Prioritas vaksin
Dalam kesempatan yang sama, Menkes Terawan mengatakan, vaksin hasil pengadaan tahap pertama yang tiba di Indonesia pada Minggu diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.
Kemenkes telah menyiapkan data jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin untuk setiap daerah.
“Untuk vaksin yang pertama ini nanti yang akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar Terawan.
“Dalam hal ini Kemenkes telah siapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota,” kata dia.
Selanjutnya, data yang disusun Kemenkes itu akan dimasukkan ke data sistem tim Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang akan menyiapkan data sasaran dalam bentuk by name by addres.
Sementara itu, dalam kerangka vaksinasi Covid-19 secara umum, ada sejumlah kelompok yang diprioritaskan dalam program vaksinasi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, prioritas pertama diberikan kepada para garda terdepan penanganan pandemi virus corona.
“Sesuai dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional, prioritas yang akan diberikan imunisasi nanti adalah mereka yang berada di garis depan yaitu para petugas medis, kemudian petugas non medis, termasuk TNI dan Polri,” kata Muhadjir.
Kelompok kedua yakni yang memiliki risiko tinggi tertular atau membawa virus, seperti pekerja, para pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga, dan para pekerja di sektor industri.
Selanjutnya, prioritas diberikan kepada mereka yang bertugas melakukan penelusuran atau tracking kasus Covid-19.
Terakhir, kalangan pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik.
Selain dari segi profesi, prioritasi vaksin Covid-19 juga dilakukan dengan memperhatikan faktor geospasial.
“Perlu saya tegaskan apa yang diamanatkan oleh Presiden pada rapat rapat kabinet terbatas, bahwa di dalam vaksinasi ini ada dua yang harus diperhatikan. Di samping tadi ini mereka yang berada di garda depan, itu juga harus memperhatikan tentang geospasial,” ujar Muhadjir.
Dengan pertimbangan ini, lokasi yang terdapat penumpukan partikel virus harus lebih diutamakan agar vaksin bisa lebih efisien dan tidak asal mendistribusikan.
BPOM pastikan vaksin aman
Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, aspek keamanan vaksin Sinovac asal Cina yang kini telah tiba di Indonesia sudah baik.
Hal ini berdasarkan kunjungan tim BPOM untuk memantau produksi vaksin tersebut di China.
“Alhamdulillah kalau dari aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik,” ujar Penny dari siaran video tentang keamanan vaksin Covid-19 yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
“Itu alhamdulillah tidak ada efek samping yang critical. Jadi dari aspek keamanan sudah baik,” kata dia.
Dia mengatakan, saat ini BPOM hanya tinggal menunggu hasil analisis efektivitas vaksin.
Analisis dilakukan dengan mengambil sampel darah dan melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium.
“Dilihat seberapa besar vaksin ini meningkatkan antibodi kita. Yang dikatakan bahwa vaksin itu efektif itu dari segi meningkafkan antibodi,” ujar Penny.
“Lalu kemampuannya untuk mentralisasi virus yang masuk ke badan kita. Jadi meningkatkan antibodi kita dan memang cocok sehingga bisa menetralisasi jika ada virus yang masuk,” kata dia.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito memberikan keterangan pers di Kantor BPOM, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020). Vaksin covid-19 yang ditargetkan Desember tertunda dan bakal mundur pada Januari 2021. Di Indonesia sendiri, pengadaan vaksin covid-19 akan didatangkan dari CanSino Biologics Inc, Sinovac Biotech Ltd, dan Sinopharm (G42), tiga perusahaan China. Tiga vaksin Covid-19 tersebut direncanakan akan tiba pada akhir tahun ini.Selain itu, saat vaksin Covid-19 tahap awal tiba di Indonesia, BPOM telah melakukan pemeriksaan teknis.
BPOM juga sudah memeriksa bahwa vaksin sesuai dengan rantai dingin atau suhu penyimpanan vaksin yang harus memenuhi persyaratan.
“Khususnya pada vaksin ini, rantai dinginnya adalah persyaratannya 2-8 derajat celsius. Saat ini vaksin sudah ada di Bio Farma, kemudian BPOM sudah melakukan sampel dan akan melakukan pengujian yang disebut Lot Release, ini adalah satu aspek untuk menguji aspek mutu dari vaksin tersebut,” ujar Penny.
Sementara itu terkait izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19, Penny menegaskan tidak akan diberikan jika sejumlah data yang dijadikan rujukan belum lengkap.
Menurut Penny, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar vaksin dari perusahaan farmasi Cina, Sinovac itu bisa mendapatkan izin darurat.
“BPOM hanya akan berikan EUA jika data yang dikaitkan dengan mutu, keamanan dan khasiat itu sudah cukup lengkap,” ujar dia.
Setelah lengkap, analisis terhadap data tersebut akan dilakukan oleh para ahli.
Jangan tergesa-gesa
Menanggapi perkembangan terkini soal kedatangan vaksin itu, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta BPOMtidak terburu-buru mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Covid-19.
Saleh mengingatkan BPOM agar hati-hati dan melakukan penelitian mendalam terhadap vaksin sebelum bisa didistribusikan ke masyarakat.
“Masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM. Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silakan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan,” kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).
Menurut dia, keamanan dan efektivitas vaksin tersebut harus betul-betul terjamin.
Dengan demikian, manfaat yang dirasakan publik setara dengan biaya besar yang dianggarkan pemerintah untuk pengadaan vaksin.
“Pemerintah harus memastikan keamanan dan efektivitas vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat,” ujar Saleh.
Bertalian dengan itu, Saleh meminta pemerintah menyiapkan skema distribusi vaksin dengan matang. Para calon penerima harus segera didata.
Hal lain seperti tempat penyimpanan (cold chain) dan tenaga kesehatan yang memberikan vaksin juga harus disiapkan.
“Pemerintah diharapkan dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Harus dipastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman. Pasalnya, saat ini, perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain,” tutur dia.
Selain itu, Saleh meminta pemerintah dapat memberikan penjelasan yang mendukung soal vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat.
Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin.Persatuan perawat minta jaminan
Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia ( PPNI) Harif Fadhilah berharap, pemerintah menjamin keamanan dari pengadaan vaksin Covid-19 Sinovac dari China yang telah tiba di Indonesia.
“Intinya kami minta ada jaminan dari pemerintah, siapapun yang menjamin, tapi bukan perseorangan, bukan pakar, tapi lembaga yang resmi yaitu BPOM,” kata Harif saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).
Menurut dia, apabila vaksin tersebut sudah terjamin keamanan dan khasiatnya, semua perawat di Indonesia akan bersedia menjadi prioritas utama penerima vaksin.
Meski demikian, berdasarkan hasil survei internal sementara dari PPNI, 84 persen perawat siap sedia menjadi prioritas utama penerima vaksin
“Sementara ini ada 84 persen perawat yang bersedia mendapatkan vaksin prioritas. Kita siap mendukung program pemerintah ini,” ujar dia.
Menurut dia, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi kesiapan para perawat untuk memperoleh vaksin tersebut.
Di satu sisi, kata dia, vaksin merupakan salah satu jalan keluar penanganan Covid-19 selain obat dan perilaku kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, kehadiran vaksin juga sudah terbukti dapat menangani beberapa penyakit yang ada di Indonesia.
“Tentu, kita berkaca pada berbagai penyakit yang ada selama ini, misalnya TBC, campak, polio, sebelum ada vaksin kan memang angka kesakitannya tinggi sekali. Setelah ada vaksin itu berkurang dan bahkan ada penyakit yang sudah hilang,” papar dia.
Ia juga mengatakan, kehadiran vaksin mampu meningkatkan proteksi diri dan proteksi sosial lingkungan.
Hal ini dikarenakan, jika satu orang divaksin, maka dirinya akan kebal terhadap penyakit.
Hal tersebut, lanjut dia, akan melindungi orang lain di sekitarnya yang tidak atau belum divaksin.
“Maka keyakinan kita, vaksin ini adalah salah satu jalan keluar penanganan. Oleh karena itu perlu kita dukung,” ujar dia.
Kendati demikian, Harif tetap memberikan catatan terkait jaminan keamanan dan efficacy atau khasiat vaksin Covid-19.
Menurut dia, yang harus memberikan jaminan tersebut adalah lembaga resmi dan telah ditunjuk pemerintah.
“Dalam hal ini kan yang ditunjuk BPOM. Jadi tentu kita menunggu bagaimana BPOM merilis dari sisi jaminan terhadap keamanan dan efficacy-nya itu. Saya kira kalau itu sudah jamin, saya yakin perawat akan siap seluruhnya diberikan yang prioritas,” ucap Harif.
#Kedatangan #Vaksin #Covid19 #Wajah #Semringah #Jokowi #dan #Harapan #Tenaga #Kesehatan #Halaman
Klik disini untuk lihat artikel asli
