Melihat keberadaan industri nikel di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Morowali dan Morwali Utara, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, menyebutkan industri tersebut bisa menjadi motor untuk meningkatkan fiskal di daerah tersebut.
Harus diketahui, industri pengolahan nikel di Morowali sudah banyak memberikan kontribusi terutama dari capaian nilai ekspor. Nilai ekspor yang meningkat, dikarenakan karean industri nikel di Morowali sudah melakukan program hilirisasi industri, di mana barang tambang diberikan nilai tambah untuk menambah kualitas dan membuatnya harganya bisa bersaing di pasar global.
Ya, industri pengolahan nikel yang berada di Sulteng sudah terintegrasi antara penambangan hulu dengan pengolahan menjadi barang setengah jadi, sehingga sesuai dengan program hilirisasi industri yang dicanangkan pemerintah Indonesia
Diketahui, pada bagian hulu industri nikel di Sulteng, pertumbuhan industri ini dimotori oleh puluhan perusahaan swasta pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang menambang puluhan juta ton bijih nikel.
Lalu lanjut ke sektor hilir, di Sulawesi Tengah diketahui terdapat industri pengolahan nikel bernilai tambah, salah satunya yaitu Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali. Industri pengolahan nikel ini terus bertumbuh pesat hingga hasilnya pun melesat. Ditambah lagi kondusifnya iklim investasi yang terjadi, sehingga masuknya ragam investasi menjadikan kawasan IMIP terus melaju.
Hasil hilirisasi nikel yang dilakukan industri di Morowali meningkatkan nilai ekspor besi dan baja Provinsi Sulteng. Pada tahun 2020, nilai ekspor besi dan baja Sulawesi Tengah yang dihasilkan dari kedua kabupaten itu mencapai US$6,4 miliar atau sekitar Rp90 triliun. Hal ini juga membuat Sulawesi Tengah menyumbang hampir 60% dari total nilai ekspor besi dan baja Indonesia pada tahun 2020.
Bagaimana Mendorong Peningkatan Fiskal dari Industri Nikel?
Dan agar industri bisa berkontribusi fiskal terhadap daerah sekitarnya juga perlu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah setempat yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten. Beberapa langkah bisa dilakukan Pemprov Sulawesi Tengah untuk mendukung industri pengolahan nikel lebih maju.
Seperti bersama-sama dengan kementerian ESDM serta Pemerintah Kabupaten di mana kedu industri pengolahan nickel itu berada untuk mentertibkan IUP-IUP yang bermasalah dan juga praktik penambangan ilegal. IUP yang bermasalah harus dicabut dan diberikan kepada BUMD/Perseroda. Dengan cara ini pemerintah daerah bisa memperoleh manfaat fiskal dari adanya kehadiran industri pengolahan nikel yang ada di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara ini.
Pemprov dan Pemkab Morowali dan Morowali Utara juga harus mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atua Perseroda untuk terlibat aktif di semua ekosistem industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah.
