Kegeraman Jokowi Saat Ungkit Subsidi Pupuk Rp 30 Triliun Lebih Halaman all

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi), menyinggung mengenai “kembalian” atau keuntungan yang diperoleh negara dari pupuk subsidi puluhan tahun.

“Saya jadi ingat berapa puluh tahun kita subsidi pupuk, Rp 30-an triliun, Rp 33 triliun seinget saya. Return-nya apa? Kita beri pupuk, kembaliannya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? Rp 33 triliun, saya tanya kembaliannya apa?” kata Jokowi dilansir dari Antara, Selasa (12/1/2021).

Presiden mengatakan dengan subsidi sebesar itu dalam 10 tahun negara telah mengeluarkan sebesar Rp 330 triliun untuk pupuk subsidi. Angka tersebut menurut Jokowi sangat besar.

Ia mengatakan pupuk dan bibit adalah hal penting. Namun jika rutinitas hanya dilakukan terhadap hal-hal tersebut maka pertanian nasional tidak mampu bersaing.

“Tolong dievaluasi, ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali minta ini,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dia menekankan yang diperlukan saat ini adalah menyiapkan lahan yang sangat besar untuk produksi pertanian.

“Tidak bisa kita lakukan hal-hal konvensional, yang rutinitas, monoton seperti yang kita lakukan bertahun-tahun. Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, nggak bisa yang kecil-kecil lagi,” ucap Jokowi.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, dirinya mendorong food estate agar diselesaikan. Dia mengatakan, paling tidak food estate di Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah harus diselesaikan tahun ini.

“Kita mau evaluasi masalah lapangannya apa. Teknologi apa yang kurang. Karena ini akan jadi contoh,” jelas dia.

Sementara itu, petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada musim tanam kali ini kembali merasakan sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi, meskipun mereka telah mempunyai kartu tani.

“Sekarang pupuk susah didapatkan, padahal tanaman kami harus diberikan pupuk,” kata Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu Sutatang di Indramayu.

Sutatang mengatakan sulitnya petani mendapatkan pupuk subsidi ini karena masalah alokasi yang tak kunjung dibenahi oleh pemerintah. Sehingga setiap kali masuk musim tanam kelangkaan pupuk subsidi terus terjadi.

Selain itu elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) pupuk subsidi juga sampai saat ini belum maksimal dan menyebabkan alokasi pupuk yang tidak mencukupi kebutuhan para petani.

“Alokasi pupuk subsidi saat ini menggunakan e-RDKK yang diisi oleh petani dan penyeluh. Namun ini tidak bisa mencakup semua petani, karena ada beberapa petani yang tidak didaftarkan dalam e-RDKK,” kata dia.

Sehingga setiap kali masuk musim tanam, permasalahan pupuk subsidi di Kabupaten Indramayu, terus terjadi dan itu harus segera dibenahi.

Sebab Kabupaten Indramayu termasuk lumbung padi nasional dan apabila permasalahan itu tidak segera diselesaikan, maka produksi petani dipastikan menurun.

Dia menambahkan para petani yang mempunyai kartu tani pun saat ini tidak bisa digunakan, apalagi untuk dapat mendapatkan pupuk subsidi.

“Ada yang punya kartu tani, tapi tidak bisa dilayani kios, padahal mereka kan yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. Kios beralasan tidak ada di e-RDKK,” tutur Sutatang.